Wali Kota di Perancis Larang Menu Bebas Makanan Babi di Sekolah

PRANCIS – LINTASSULSEL. Seorang wali kota di Perancis mengeluarkan peraturan kontroversial dengan melarang sekolah menyediakan menu makanan pengganti yang bebas dari kandungan babi.

Julien Sanchez, yang menjabat sebagai wali kota di Beaucaire, di Perancis selatan, mengumumkan kepada sekolah di kota itu untuk berhenti menyediakan menu makanan pengganti yang bebas babi mulai pada tahun ajaran baru ini.

Keputusan itu diumumkan Sanchez pada Desember 2017 lalu dan diyakini akan berdampak pada sekitar 150 siswa, dari total 600 siswa, yang diuntungkan dengan adanya menu makanan pengganti di sekolah.

Langkah itu pun disebut sebagai kebijakan anti-Muslim dan anti-Yahudi oleh Menteri Kesetaraan Perancis, Marlene Schiappa.

“Tindakan itu contoh yang khas dari seseorang yang mengacungkan sekularisme sebagai senjata politik anti-Muslim dan anti-Yahudi,” kata Schiappa pada BFM-TV.

Pemimpin oposisi di Beaucaire, Laure Cordelet menyebut kebijakan yang dikeluarkan Sanchez sebagai pelanggaran terhadap hak asasi para siswa dan tidak bisa dibenarkan dengan membawa nama sekularisme.

Namun Sanchez menolak tuduhan yang menyebut dirinya sebagai anti-Muslim dan Islamophobia. Sebaliknya, dia menyebut adanya menu pengganti itu justru sebagai anti-republik.

“Apa yang salah dengan babi? Jika ini terkait masalah kesehatan maka saya bisa memahami, tapi di sini kita berhadapan dengan nilai keagamaan, bukan medis.”

“Dan agama tidak memiliki tempat di sekolah,” kata Sanchez kepada radio France Info, Selasa (9/1/2018).

Para orangtua siswa juga menentang kebijakan wali kota dan berencana melakukan aksi damai dengan berkumpul di balai kota untuk piknik bersama anak-anak mereka pada Senin (15/1/2018) mendatang.

Kebijakan kontroversial ini sebenarnya bukan kali pertama di Perancis, pada 2015, wali kota Chalon-sur-Saone, Gilles Platret juga pernah mengeluarkan keputusan yang sama.

Namun kebijakan itu ditangguhkan oleh pengadilan administratif Dijon pada Agustus 2017, setelah hakim menyebutnya sebagai tindakan melawan keinginan anak-anak.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan